View Alldemokrasi

Jangan Bunuh Demokrasi

by M Rizal Fadillah

Sejak awal KPU mengumumkan “kemenangan” pasangan Jokowi Maruf, dilakukan pendekatan dengan menawarkan jabatan kepada kubu koalisi Prabowo Sandi. Setelah MK menolak permohonan gugatan maka isu tawaran ini semakin gencar. Kubu Prabowo Sandi pun nampak ada yang goyah. Statemen pimpinan atau kader mengindikasi kegoyahan tersebut.

Jangan Bunuh Demokrasi by M Rizal Fadillah

Pembubaran koalisi Prabowo Sandi menguatkan sinyalemen bebasnya masing masing partai melangkah demi kepentingan partainya dan menimbang tawaran jabatan untuk bergabung tersebut. Jika sebagian besar, apalagi seluruhnya, partai koalisi Prabowo Sandi masuk dalam kabinet Jokowi Ma’ruf maka terancamlah demokrasi di negeri ini.

Dua bahaya terhadap demokrasi pertama, pemerintahan otokrasi atau oligarkhi yakni kekuasaan berada di satu atau sekelompok orang dimana masyarakat atau rakyat terkooptasi dan hanya berkedudukan sebagai penerima alokasi kekuasaan. Partisipasi relatif tidak ada.

Kedua, hilangnya oposisi atau penyeimbang kekuasaan. Semua elemen berkumpul mengitari penguasa termasuk kekuatan parlemen. Dalam posisi ini rakyat kehilangan saluran politik. Aspirasi benar benar tersumbat.

Keterlibatan semua partai di kabinet menjadikan partai politik sekedar alat kepentingan pemerintah. Ini artinya terjadi disfungsi kepartaian dalam sistem politik. Iklim politik menjadi tidak sehat. Rakyat akan bergerak mencari saluran politik sendiri. Partai politik bukan sekedar diabaikan tetapi juga dikesampingkan bahkan dijadikan musuh publik. Kepercayaan akan hilang. Jangan harap pemilu dapat suara signifikan.

Apalagi jika ternyata pemerintahan yang didukung ternyata gagal menjalankan roda amanatnya. Akhirnya demokrasi hanya diwujudkan rakyat dengan satu mekanisme yaitu demonstrasi.

Sebaiknya partai partai koalisi Prabowo Sandi tetap berada di luar pemerintahan untuk menjamin berjalannya roda demokrasi. Biarlah kini “kalah”, apalagi diyakini kekalahan atas dasar kecurangan, namun dengan sikap kritis pro rakyat, maka pada Pemilu ke depan justru partai partai ini akan mendapat kepercayaan dan mandat rakyat. Sebaliknya jika saat ini hanya karena satu dua jabatan Menteri lalu tidak bisa lagi kritis pada Pemerintah, maka dipastikan berat nantinya untuk mendongkrak suara rakyat. Belum lagi karena dianggap oleh rezim sebagai partai “tak berkeringat” maka tempatnya tak mungkin berada pada posisi sentral. Hanya pinggiran saja. Menteri “abal abal” diberikan dan inilah kiprah yang percuma.

Jika partai koalisi Jokowi Ma’ruf menjadi kekuatan yang mendukung otoritarian atau tidak lagi merakyat, maka itu sama saja bahwa partai-partai ini telah menjadi “pembunuh demokrasi”. Sementara jika partai koalisi Prabowo Sandi kemudian ikut dalam pemerintahan rezim Jokowi Ma’ruf yang otoriter itu maka posisinya adalah “bunuh diri demokrasi”. Keduanya sama sama melakukan hal yang sama yaitu “kejahatan demokrasi”.[***]

Selengkapnya

Al: Polri Langgar HAM Serius di Aksi Massa 21-23 Mei, hashtag #RakyatDukungAmnestyInternational Menggema


photo:jurnalislam

Jakarta, Rakyat Demokrasi -- Pagi hari ini (6/3), media sosial terutama twitter diramaikan dengan tagar #RakyatDukungAmnestyInternational, seruan ini terkait dengan pelangaran HAM yang dilakukan Polri saat menjaga aksi tanggal 21-23 Mei lalu. Tagar yang bertajuk #RakyatDukungAmnestyInternational dimulai sejak tadi pagi pukul 6.00 WIB. Akankan tagar ini menjadi trending topik Indonesia hari ini? We'll see...

Amnesty International Indonesia (AII) menyatakan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serius terhadap warga tak berdaya saat melakukan penyisiran di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, usai kerusuhan 22 Mei.

"Polisi telah melakukan beragam pelanggaran serius terhadap HAM di Kampung Bali dan wilayah sekitarnya di Jakarta pada 21-23 Mei 2019," ujar Direktur Eksekutif AII Usman Hamid lewat keterangan tertulis, Selasa (25/6).

Hal itu merupakan bagian dari temuan investigasi yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan yang diperingati setiap 26 Juni.

Temuan itu berdasarkan verifikasi metadata dan keaslian video tim Amnesty International di Berlin, Jerman, dan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang mengetahui kejadian.

Usman menuturkan investigasi itu berawal dari beredarnya sebuah video di media sosial pada 24 Mei 2019. Video itu memperlihatkan belasan personel Brigade Mobil (Brimob) melakukan penyiksaan terhadap seseorang yang sudah tidak berdaya.

Investigasi pihaknya juga menemukan bahwa kepolisian melakukan pelanggaran HAM terhadap empat orang lainnya di kawasan tersebut.Lebih lanjut, Usman menceritakan kekerasan itu terjadi di lahan kosong milik Smart Service Parking, di Kampung Bali, Jakarta, Kamis (23/6), pukul 05.30 WIB. Saat itu, ia berkata Brimob tengah melakukan penyisiran usai insiden bentrok antara aparat dan massa.

"Ketika pagar [lahan parkir] dibukakan, anggota satuan kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan yang tidak diperlukan terhadap setidaknya dua orang. Dengan kata lain, kekerasan fisik digunakan terhadap orang yang tidak melawan dan tidak berdaya sebagaimana yang direkam dalam video viral tersebut," ujarnya.

Setelah melakukan penangkapan, Usman menyampaikan lima orang tersebut diseret oleh personel Brimob ke depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selama perjalanan ke Bawaslu, ia menyebut sejumlah oknum Brimob lain juga melakukan kekerasan terhadap lima orang tersebut.

Bahkan, kata Usman, seorang narasumber menyampaikan bahwa ada satu dari lima orang tersebut diseret dengan kondisi luka parah. Penyiksaan pun terus berlanjut di dalam mobil.

"Penyisiran secara brutal seperti yang terjadi di Kampung Bali jelas merupakan tindakan kriminal karena aparat menggunakan tindakan kekerasan yang tidak diperlukan. Negara harus membawa anggota Brimob yang melakukan penyiksaan tersebut ke pengadilan untuk diadili agar ada keadilan bagi korban," cetus dia.

Massa pendemo berunjuk rasa menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU.Massa pendemo berunjuk rasa menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU. (CNN Indonesia/Safir Makki) Ia menyebut korban yang mengalami luka paling parah hingga kini masih dirawat di ICU RS Kramat Jati dengan pengawalan sangat ketat dari aparat.

Dalam video lain, Usman menyebut polisi juga melakukan kekerasan terhadap seorang yang mengenakan rompi relawan dengan lambang bendera Indonesia di dada kanannya. Polisi menendangnya di bagian perut hingga jatuh ke trotoar, sebelum dikeroyok beramai-ramai oleh anggota lainnya.

Tak hanya itu, polisi juga melakukan kekerasan terhadap seseorang yang ditangkap di dekat lampu merah perempatan Jalan Sabang dan Jalan Wahid Hasyim. Sebelum ditangkap, ia diteriaki, "Nangis, nangis, nangis." Salah satu anggota Brimob lantas memukul kakinya dengan tongkat dan satu orang lain menendangnya dari belakang.

Lihat juga:Kapolri Akan Cocokkan Investigasi 21-22 Mei dengan Komnas HAM "Polisi punya hak untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan namun harus tetap dalam koridor asas proporsionalitas," ujar Usman.

Propam Tak Optimal


Amnesty Internasional Indonesia pun menyerukan penyelidikan independen dan imparsial untuk mengungkap penyiksaan itu, serta peninjauan sistem akuntabilitas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh kepolisian.

"Organisasi ini juga mengimbau agar polisi dilatih agar dapat menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Dasar Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Usman.

Terkait dengan persoalan tersebut, AII sudah membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang berisi rangkuman temuan investigasi.

Lewat surat itu, pihaknya berharap pemerintah menanggapi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada 21-23 Mei 2019 untuk mewujudkan komitmennya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Hukum Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Lebih dari itu, ia menyampaikan sudah saatnya Indonesia memiliki mekanisme pengaduan terhadap polisi yang independen. Pasalnya, aduan internal kepada divisi profesi dan pengamanan (propam) masih belum optimal menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel Kepolisian.

"Diperlukan suatu lembaga pengawas yang memiliki kewenangan yang memadai untuk membawa mereka yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM ke hadapan pengadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya sudah menerapkan prosedur yang sesuai saat melakukan penindakan kericuahan 22 Mei, mulai dari persuasif hingga represif.

"Dan anggota sudah memahami tahapan-tahapan itu," ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan bakal memberikan sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam proses pengamanan 22 Mei.

Untuk mengetahui pelanggaran itu, ada mekanisme yang mesti dilakukan sebelum akhirnya menjatuhkan saksi kepada anggota.

"Mekanisme dan sidang disiplin, dari mekanisme sidang disiplin itu baru bisa diputuskan pelanggaran dan kesalahan apa yang dilakukan," kata Dedi di Kemenko Polhukam, Sabtu (25/5).

Selengkapnya

Pemda Prov Jabar Luncurkan MPUS

BANDUNG, Rakyat Demokrasi – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Prov. Jabar akan meluncurkan MPUS (MOBILE PUSKESMAS) untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan hingga pelosok di Jawa Barat. Peluncuran MPUS akan digelar Senin (15/4/19) di Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Pemda Prov Jabar Luncurkan MPUS

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Mobile Puskesmas ini akan berkeliling mengunjungi daerah-daerah terpencil di Jawa Barat “Ini adalah upaya kami untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti halnya puskesmas kepada masyarakat Jawa Barat tercinta,” katanya di Bandung, Jumat (12/4/19).

Menurutnya MPUS memiliki target untuk memberi pelayanan kesehatan di wilayah yang sulit aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dan rentan tak terlayani. “Ada sentuhan teknologi informasi di MPUS dengan memberi layanan telemedicine atau konsultasi spesialistik melalui digital teknologi,” paparnya.

Jika Jaenudin Berkuasa 2 Periode, Akan Muncul New Dictator in Indonesia?

Sangat berbahaya jika jaenudin kembali terpilih. Dari sisi geopolitik RI akan menjadi antek RRC. Sementara dari sisi domestik, diktator jaenudin sangat berpotensi mencari celah untuk memperpanjang masa jabatan melebihi 2 periode.

Jika Jaenudin Berkuasa 2 Periode, Akan Muncul New Dictator di Indonesia?
Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China) mengajukan proposal untuk mengubah konstitusi dan memberikan kewenangan pada Presiden Xi Jinping berkuasa lebih dari dua periode, bahkan sangat mungkin seumur hidup. Apakah mungkin hal ini terjadi juga di Indonesia, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pengagum Xi Jinping?

Kita semua sudah tau, jaenudin telah bersikap otoriter dengan membungkam kebebasan berbicara dan memperalat aparat keamanan untuk membubarkan demonstrasi penyampaian pendapat 2019GantiPresiden.

Padahal gerakan ini pada awalnya adalah cara menyampaikan ketidakpuasan terhadap rezim karena naiknya harga-harga komoditas rumah tangga sebagai kebutuhan primer sehari-hari.

Jaenudin dianggap tak menepati serta mengabaikan hampir semua dari 66 janji kampanye pada pilpres 2014 yang lalu. Bagaimana mau janji lagi buat 2019, kalau janji kampanye 2014 saja tak ditepati?? Kondisi rakyat makin sulit. Harga-harga naik, subsidi satu-persatu dicabut, lapangan pekerjaan makin sulit, pengangguran bertambah banyak, dan utang negara semakin menghawatirkan.

Kedaulatan negara terancam karena banyak serbuan pekerja kasar ilegal asal China. Peraturan hukum juga sudah ikut masuk secara jauh di lingkaran permainan politik. Kasus hukum jadi komoditas sebagai peluru untuk menekan berbagai pihak yang berseberangan alias oposisi.

Inilah ciri-ciri seorang diktator:

1) anti kebebasan berpendapat dan / atau anti kritik.

Kita lihat melalui data & fakta, sepanjang pemerintahan jaenudin sudah banyak sekali korban UU ITE yang dijadikan sebagai alat penghukum para pengkritik rezim.

Seorang diktator membungkus dirinya seolah-olah proletar, sederhana, menyatu dengan rakyat jelata atau wong cilik.

Namun di balik “kesederhanaannya”, jaenudin sudah banyak melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis yang bersikap kritis atau kontra rezim.

Korban Kriminalisai Konflik Agraria

Korban kriminalisasi rezim jaenudin ini bukan hanya para aktivis, melainkan juga petani yang memprotes penguasaan lahan oleh korporasi- korporasi yang dilindungi oleh penguasa. Korban lain dari kriminalisasi rezim jaenudin ada yang aktivis buruh, wartawan, bahkan musisi. Dan tak luput juga anak proklamator serta aktivis 98 menjadi bagian dari daftar korban kriminalisasi rezim jae.

Rchmawati Bakal Pimpin Paguyuban Korban Rezim Jokowi

2) berusaha menguasai media pemberitaan informasi.

Media partisan adalah media pemberitaan yang hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara subyektif demi kepentingan rezim. Akhirnya kebebasan pers sangat tumpul, dan menciptakan oligarki dalam sistem politik serta memunculkan diktator baru.m

Konten media jadi sangat tidak berimbang.


Kesalahan-kesalahan pemerintah seperti utang yang ugal-ugalan, pembangunan infrastruktur yang rendah kualitasnya, dan kasus-kasus ketidakadilan sosial lainnya, tidak pernah diberitakan oleh media-media partisan.

Demokrasi Dinilai Mundur Oposisi Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Konten dari media ini hanya berita-berita yang menguntungkan jaenudin, karena ada beberapa ketua parpol pendukung rezim yang menguasai media-media besar di Indonesia.

Cara-cara memberikan doktrin kepada rakyat via media hanya bisa dilakukan oleh seorang peinmpin diktator yang mengelola dan memonopoli kebenaran tunggal, ditambahi kebohongan-kebohongan dari pemerintah sendiri, untuk kemudian disebarkan luaskan oleh media-media partisannya.

Media-media ini bertujuan menetralisir semua kesalahan rezim, dan kemudian memutarbalikkan fakta-fakta kesalahan rezim.

Sementara kritikan-kritikan terhadap pemerintah dipelintir dan dikatakan sebagai hoax.

3) Aparatur Negara dijadikan alat kekuasaan rezim.

Bukan hanya untuk membungkam lawan-lawan politik saja, saat ini semua aparatur negara juga digunakan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan serta dimanfaatkan untuk menjadi mesin politik.

Seperti contoh kasus Buni Yani yang dijadikan tersangka dan ditahan disel yang tidak layak. Dimana kita ketahui bahwa Buni Yani adalah salah satu tim sukses Prabowo yang tergabung dalam BPN.

Ditahannya Buni Yani menyebabkan ketidakpuasan dalam keadilan di negeri ini. Dan beberapa hari kemarin sempat ada pesan yang menyebar dari istri Buni Yani dengan isi :
"Saya Mimin Rukmini, istri Pak Buni. Mohon doa dan dukungan moril unt Pak Buni yang saat ini perlu bantuan atas kondisi selnya, meski sendiri, tapi di blok pembunuh dan narkoba dengan keamanan high risk"

"Ventilasi penuh angin malam, tanpa listrik. Jadi tak bisa baca/nulis kalau malam. Tidur di sehelai kasur tipis. Saya tak bisa mewakili perasaan terzalimi pikiran, mental, dan fisik Pak Buni. Sayalah keluarga yang baru besuk. Terima kasih."

Ketidakadilan ini sangat bisa dilihat jika kita bandingkan dengan beberapa pendukung Jkw seperti Ahok yang ditahan di Mako Brimob namun tidak pernah terlihat di Sel manapun dan fotonya ditahan di Sel pun tak pernah ada. Apa benar Ahok ditahan atau malah tidur dengan ruangan ac ?

Aparatur Negara yang digaji oleh rakyat, menjelang pilpres 2019 punya tugas tambahan yaitu memenangankan rezim petahana. Dari mulai gubernur sampai turun ke tingkat kepala-kepala desa. Ada juga dari beberapa Aparatur Negara yang disandera lewat kasus-kasus yang sengaja dikondisikan dan diciptakan oleh rezim, sehingga mereka terjebak tak berkutik. Akhirnya terpaksa mengikuti kemauan rezim.

Bahkan pasukan pengamanan presiden yang digaji oleh rakyat untuk menjaga keamanan & keselamatan presiden, direndahkan fungsi tugasnya yaitu ikut membagi-bagikan sembako. Tidak lupa, semua menteri kabinet jkw juga sudah ikut merangkap tugas jadi tim sukses untuk pemenangan rezim petahana di pilpres 2019.

Kemudian yang sangat perlu kita garisbawahi adalah mengapa hingga saat ini jaenudin belum pernah terlihat cuti dari jabatannya untuk berkampanye sebagai capres petahana?? Jaenudin mencampur adukkan urusan ambisi politik dengan jabatan negara. Ditambah lagi BUMN – BUMN yang dipaksa untuk ikut mendanai event acara jaenudin yang berbau kampanye terselubung.

Dari beberapa indikator tersebut, sudah jelas bahwa jaenudin menghalalkann segala cara untuk menang, tanpa peduli menggunakan fasilitas negara atau memanfaatkan sumber daya milik negara demi memenangkan Pemilu 2019.

Lewat peristiwa-peristiwa tersebut, muncul potensi jika dia terpilih kembali untuk 2 periode, akan sangat mudah bagi jaenudin untuk merubah syarat dan UU Pemilu bahwa presiden dibolehkan berkuasa selama lebih dari dua periode. Dan bukan cuma itu saja, jaenudin bahkan berpotensi menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Menggunakan semua kekuatannya untuk membungkam, menangkapi, dan membumi-hanguskan para oposisi. Karena ia akan meniru konsep tunggal seperti Partai Komunis China yaitu menasbihkan xi jin ping sebagai presiden seumur hidup RRC.

Jaenudin harus ditumbangkan.


Demi menyelamatkan bangsa besar ini, dan supaya demokrasi Indonesia tetap terjaga, tidak tercemar, serta tidak tergantikan dengan sistem haluan kiri yang justru bertentangan dengan falsafah Pancasila !!

Sumber : chirpstory

Sejumlah Masjid di Semarang Siap Terima Prabowo untuk Shalat Jum'at

Sejumlah Masjid di Semarang Siap Terima Prabowo untuk Shalat Jum'at

Rakyat Demokrasi - Takmir sejumlah masjid di Semarang menyatakan tidak keberatan, siap menerima dan menyambut calon presiden Prabowo Subianto apabila akan melaksanakan Shalat Jum'at di kota ini. Dukungan ini disampaikan sehubungan pernyataan Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH. Hanief Ismail yang keberatan apabila Prabowo shalat jum'at di Masjid tersebut.
#PrabowoShalatJumatDimana

"Kami mempersilakan dan akan menyambut bila Pak Prabowo berkenan salat Jumat di masjid kami," tutur Agung Wisnu Kusuma, takmir Masjid An-Nur, yang beralamat di Jl Lamper Tengah, Semarang Selatan.

Hal serupa juga disampaikan oleh takmir Masjid Baitun Na’im, Ahmad Muchit. Masjid ini terletak di jalan Raya Mranggen perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

"Kami persilakan dan dengan senang hati kami menyambut Pak Prabowo," ujar Muchit, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Kamis (14/2).

Menurutnya, tak hanya kedua masjid tersebut, Masjid Pangeran Diponegoro, di Jl. Prof. Soedarto, Pedalangan, Banyumanik, Semarang juga siap menyambut Prabowo.

Kamis (14/2/2019) siang mereka menggelar rapat, bila masjid tidak mampu menampung jamaah karena antusis warga, mereka siap memasang tenda-tenda. Namun sampai sejauh ini belum ada kepastian dimana Prabowo akan menunaikan shalat Jumat.

Seperti diketahui saat ini Prabowo tengah ke Singapura membesuk ibu Ani Yudhoyono dan rencananya besok pagi akan kembali ke Semarang.

"Ditengah kunjungan keliling Jawa Tengah, Pak @prabowo menyegerakan diri menjenguk Bu Ani dan memberikan semangat kepada Pak @SBYudhoyono dan mas @AgusYudhoyono dan InsyaaAllah akan kembali ke Jawa Tengah untuk berkegiatan di Semarang besok hari," ujar jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di akun twitternya.

Besok di Semarang, Prabowo diagendakan melakukan serangkaian kegiatan, salah satunya adalah Pidato Kebangsaan di sebuah hotel.

Pidato Kebangsaan yang dilaksanakan pada Jumat sore itu diselenggarakan oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Jateng dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

portal-islam

View AllHukum

View Allwakil rakyat